Jumat, 17 Agustus 2012

Membangun Kota Hijau, Kota yang Ramah Alam



[imagetag]




Salah satu pilar terciptanya ekonomi hijau adalah keberadaan kota-kota hijau dunia – kota dengan mobilitas rendah karbon dan ramah lingkungan.




Saat ini lebih dari 50% populasi dunia tinggal di wilayah perkotaan. Sebanyak 60-80% energi dikonsumsi oleh penduduk kota yang bertanggung jawab atas 75% emisi karbon dunia.




Proses urbanisasi yang sangat cepat ini menimbulkan masalah kesehatan, air bersih dan sampah yang berujung pada buruknya layanan infrastruktur, kerusakan lingkungan dan melonjaknya biaya kesehatan.




Namun dibalik semua masalah tersebut muncul peluang untuk menciptakan kota hijau yang ramah lingkungan. Yaitu kota yang lebih produktif dan efisien dalam penggunaan energi, yang bisa mengurangi sampah dan emisi pada gedung-gedung di perkotaan.




Peluang lain adalah memerkenalkan sistem transportasi inovatif rendah karbon yang bisa menghemat biaya sekaligus meningkatkan produktifitas dan kondisi sosial.




Kota ramah lingkungan atau kota hijau adalah kota dengan populasi yang "padat" yang menggabungkan fasilitas perumahan, gedung perkantoran, perdagangan dan fasilitas hiburan untuk mengurangi polusi dan kemacetan.




Kota hijau didesain untuk menampung 100 hingga 1.000 orang per hektar (bahkan hingga 3.000 orang per hektar tergantung kondisi geografis dan budaya masyarakatnya) sehingga mereka bisa menggunakan transportasi publik secara lebih efektif.




Pembenahan transportasi publik adalah prasyarat utama terciptanya sebuah kota yang ramah lingkungan.




Dengan melipatgandakan kepadatan di ruang kerja – tanpa mengorbankan kondisi kerja yang layak – produktifitas akan naik hingga 6%.




Biaya pembangunan infrastruktur seperti jalan, rel, kereta api, air bersih, fasilitas pembuangan sampah dll juga akan lebih murah di kota yang lebih padat.




Sebuah penelitian terbaru di Kota Tianjin, China, menyimpulkan, penghematan biaya infrastruktur di lingkungan padat ini bisa mencapai 55%.




Dua isu penting lain yang harus dipertimbangkan dalam menciptakan kota hijau adalah kondisi sosial dan masalah kesehatan masyarakat.




Untuk itu dibutuhkan dukungan kebijakan dan komitmen politik yang kuat dalam skala nasional untuk mewujudkan kota yang ramah lingkungan.




Contoh komitmen ini bisa dilihat di dua negara yaitu India dan China yang populasinya kini mencapai separuh dari populasi dunia.




Di India, populasi penduduk perkotaan tumbuh dari 290 juta di 2001 menjadi 340 juta pada 2008 dan diperkirakan akan naik menjadi 590 juta pada 2030.




India harus membangun ruang komersial dan hunian seluas 700-900 juta m2 setiap tahun guna menampung pertumbuhan penduduk ini. India akan membangun jalan raya sepanjang 25.000 kilometer dan jaringan kereta bawah tanah sepanjang 350-400 kilometer dengan investasi sebesar US$1,2 trilyun.




Sementara di China, jumlah penduduk perkotaan diperkirakan akan meningkat dari 636 juta pada 2010 menjadi 905 juta pada 2030.




Pada tahun 2050, Negeri Tirai Bambu ini membutuhkan investasi sebesar RMB 800-900 milliar (US$127-143 milliar) guna memperbaiki infrastruktur perkotaan. Jumlah ini setara dengan sepersepuluh Produk Domestik Bruto (PDB) China pada 2001.




Semua investasi – untuk membangun sistem transportasi dan layanan publik, sistem energi, air dan gedung – ini akan menentukan wujud kota hijau yang akan dinikmati oleh generasi mendatang. Bagaimana dengan Indonesia?




Catatan Redaksi:
Artikel ini diolah dari laporan Program Lingkungan PBB (UNEP) berjudul Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication – A Synthesis for Policy Makers.


#ad2fcb

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar